Mengapa Terkena Denda Pada Laporan SID ?

Sebagaimana diketahui bahwa Bank Indonesia (BI) telah mengenakan sanksi denda kepada seluruh bank umum terkait sisa crash program perbaikan data SID 2011. BI melanjutkan perbaikan sisa data crash program SID 2011 dan penambahan kesalahan data setelahnya menjadi crash program SID 2012.

Berdasarkan PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang SID pada pasal 31 yaitu :

Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar:

  1. bagi Bank Umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor;
  2. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor.

Sedangkan pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa “Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan”.

Sebenarnya kesalahan data apa saja yang menyebabkan terjadinya denda / sanksi yang dikenakan oleh BI kepada bank umum pada pelaporan SID. Menurut BI ada 5 jenis kesalahan pada pelaporan SID yang terjadi, yaitu :

1. Data Tidak Update : data fasilitas tidak diupdate lebih dari 3 periode pelaporan.

2. Duplikasi Data : 1 nomor rekening digunakan lebih dari 1 kali.

3. Data Tanpa Relasi : tidak ada relasi antara debitur dengan fasilitas/agunan.

4. Data Lunas Non Pedoman : Fasilitas kondisi lunas dilaporkan tidak sesuai dengan pedoman SID BI.

5. Data Kesalahan Input : Terdapat kesalahan input pada form data pokok debitur dan fasilitas.

Jika kita breakdown dari data kesalahan input pada crash program pembersihan data SID tahun 2012, terdapat kesalahan pada data pokok debitur baik perorangan maupun non perorangan, yaitu :

1. Nama Debitur : memakai gelar keagamaan atau akademik, menggunakan singkatan dan menggunakan angka.

2. Nama Ibu Kandung : tidak diisi, diisi dengan sebutan ibu; Ny; neng; mami; mama, memakai gelar keagamaan atau akademik, menggunakan angka

3. No. KTP Debitur : tidak diisi, diisi hanya 5 digit

4. Tanggal Lahir Debitur : tidak diisi, diisi dengan tahun 1900 kebawah

5. NPWP Debitur : diisi dengan 0 saja, diisi dengan 00.000.000.000.000

6. Tempat Lahir Debitur : tidak diisi, menggunakan singkatan, menggunakan angka, mengisi dengan nama provinsi (seharusnya nama kota)

7. Nama Debitur Badan Usaha : mencantumkan bentuk badan usaha

Untuk debitur non perorangan terdapat juga kesalahan pada field lain seperti nama kota tempat berdirinya badan usaha, NPWP dan lain-lain.

Dengan adanya kesalahan seperti diatas, BI mengenakan sanksi denda sebesar Rp. 250.000,- per debitur bagi bank umum jika ada kesalahan pada satu field saja, bahkan kesalahan yang kelihatannya sepele. Oleh karena itu, diperlukan kehatian-kehatian dan kepedulian terhadap kualitas data bagi setiap petugas penginput data SID.

Pentingnya Data Debitur / Kredit

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia (sumber: Bank Indonesia, Pendoman Pelaporan SID 2010). Informasi tersebut dikelola oleh Bank Indonesia dengan cara mewajibkan setiap bank atau lembaga pemberi kredit lainnya melaporkan data dan status penerima kredit atau debitur yang dimilikinya. Data kredit yang telah terkumpul diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna baik bagi bank maupun lembaga pemberi kredit lainnya termasuk pemerintah dan calon debitur. Informasi Debitur tersebut dapat diakses oleh petugas di kantor cabang pelapor melalui SID BI dan dipergunakan sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisis kredit. Jika debitur memiliki pinjaman di bank lain maka akan tergambar di dalam Info SID sehingga akan terhindar dari duplikasi DIN. DIN (Debtor Identification Number) adalah nomor unik yang dibentuk secara otomatis oleh sistem untuk memberikan identitas kepada setiap debitur dalam SID. Setiap debitur akan memiliki DIN yang berbeda dengan debitur lainnya, sehingga apabila dalam proses permintaan DIN terhadap Debitur baru didapati kemiripan antara data debitur yang diminta dengan data debitur yang sudah ada di dalam database SID Bank Indonesia, maka Pelapor SID yang mengajukan permintaan DIN akan diminta untuk melakukan konfirmasi terhadap data debitur tersebut.

Sedangkan tujuan dari pelaporan SID adalah untuk membentuk data induk perkreditan secara nasional yang digunakan untuk :

  1. Membantu Bank Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana,
  2. Mempermudah penerapan manajemen risiko,
  3. Membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Mencegah Terjadinya Denda

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya sanksi denda pada pelaporan SID adalah dengan meningkatkan kualitas data debitur, baik perorangan maupun non perorangan. Agar data debitur memiliki kualitas yang baik, maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI yaitu LAKU (Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh) yang tertuang pada Pedoman SID.

This entry was posted in Data Quality and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s