Kewajiban Menyampaikan NPWP Bagi Nasabah Perorangan

Ada beberapa kegiatan atau keadaan tertentu yang mensyaratkan kepemilikan NPWP, antara lain: pengajuan kredit ke bank, pelanggan telepon, pembelian valuta asing kepada bank, pengurusan surat izin usaha perdagangan, pengalihan hak atas tanah/bangunan. Selain itu adalah pembukaan rekening produk Giro ke bank juga mensyaratkan kepemilikan NPWP oleh nasabah.

Pengajuan Kredit ke Bank

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.23/1995 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S-136/PJ.23/1995 disebutkan ketentuan antara lain sebagai berikut.

  1. Pemohon kredit dengan plafon di atas Rp 50.000.000 diwajibkan melampirkan foto copy kartu NPWP.
  2. Bank mensyaratkan laporan keuangan bagi pemohon kredit, yaitu wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT tahunan PPh. Oleh karenanya, pemohon kredit tersebut diwajibkan menyampaikan laporan keuangan ke bank yang bersangkutan berupa foto copy laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT tahunan PPh pemohon kredit tahun pajak terakhir dan bertanda terima dari KPP setempat. Bagi pemohon kredit orang pribadi yang tidak wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT tahunan PPh-nya hanya diwajibkan menyampaikan foto copy SPT tahunan PPh.
  3. Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas.
  4. Kewajiban penyampaian NPWP tersebut dikecualikan bagi kondisi-kondisi berikut: Permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit yang merupakan satu kelompok sepanjang plafon kredit masing-masing anggotanya di bawah Rp 50.000.000; pemohon kredit orang pribadi yang berpenghasilan netto tidak melebihi PTKP; pemohon kredit orang pribadi yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberian kerja. Namun, pemohon kredit disyaratkan untuk menyampaikan foto copy lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2).

Pembelian Valuta Asing kepada Bank

Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank, nasabah yang akan membeli valuta asing harus memenuhi persyaratan: perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau badan usaha selain bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan memiliki NPWP.
Perubahan PTKP

Mulai tanggal 1 Januari 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan kenaikan sebesar 48% atau setara dengan Rp 11.700.000,00 dari Rp 24.300.000,00 menjadi Rp 36.000.000,00 setahun.

Peningkatan PTKP tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

Perbandingan besarnya PTKP yang sebelumnya dengan yang saat ini berlaku adalah:

PTKP Sebelum       Sekarang
Wajib Pajak Orang Pribadi 24.300.000,00 36.000.000,00
Tambahan untuk WP kawin  2.025.000,00  3.000.000,00
Tambahan untuk tanggungan  2.025.000,00  3.000.000,00
Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami 24.300.000,00 36.000.000,00

Meskipun baru diundangkan pada tanggal 29 Juni 2015, Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015 sehingga akan menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru;
  2. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015 yang telah dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama, harus dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru.

Dengan adanya kenaikan PTKP, maka kebijakan bank bagi nasabah yang akan mengajukan kredit maupun membuka rekening Giro juga harus disesuaikan, terutama untuk pengajuan pinjaman dan pembukaan rekening Giro. Kewajiban bagi nasabah untuk menyampaikan NPWP berkaitan dengan 2 hal, yaitu Pendapatan per bulan dan Plafond Kredit yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Jika Pendapatan KURANG DARI Rp 3 juta per bulan dan plafond kredit (akumulasi CIF) KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN Rp 50 juta, maka nasabah Tidak Wajib menyampaikan NPWP.
  2. Jika Pendapatan berapapun dan plafond kredit (akumulasi CIF) LEBIH DARI Rp 50 juta, maka nasabah Wajib menyampaikan NPWP.
  3. Jika Pendapatan LEBIH BESAR ATAU SAMA DENGAN Rp 3 juta per bulan DAN plafond kredit berapapun, maka nasabah Wajib menyampaikan NPWP.

Legalitas Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pembukaan Rekening Baru Perorangan 

  1. Nasabah wajib melampirkan KTP yang masih berlaku.
  2. Nasabah wajib melampirkan NPWP. Namun kewajiban melampirkan NPWP ini tidak mutlak sifatnya, karena bila calon pembuka rekening tersebut tidak memiliki NPWP dan gajinya dibawah UMR, boleh saja diganti dengan membuat surat pernyataan belum memiliki NPWP dan melampirkan Slip Gaji dari perusahaan.
  3. Alamat dalam KTP harus sama dengan yang di NPWP, bila alamat tidak sama, maka calon nasabah diminta untuk mengupdate alamat yang ada di NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar. Bisa sekedar update data alamat saja dalam KPP yang sama atau bila diperlukan pindah KPP.
  4. Bagi yang alamat KTP dengan alamat tempat tinggal sekarang (domisili terakhir) tidak sama, wajib melampirkan Surat Keterangan Domisili (dari pemerintah setempat minimal setingkat kelurahan) dan/atau surat keterangan bekerja dari perusahaan.

Dengan memperhatikan prosedur pembukaan rekening tersebut, setiap dokumen yang dilampirkan di atas semuanya saling terkait. Tujuannya untuk menjaga validitas data dan pengetatan aturan ini sebaiknya diberlakukan karena maraknya penipuan yang dilakukan nasabah bank atas transaksi jual beli. Pihak bank berkepentingan untuk memastikan bahwa jika terjadi masalah, pihak bank akan lebih mudah dalam melacak dan mengambil tindakan selanjutnya kepada pihak terlapor.

This entry was posted in Data Quality. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s